By st
Laporan Kontributor Adim Mubaroq.
, MAJALENGKA -.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bernama Maruarar Sirait merilis program Kredit Mikro Rumah pada acara yang digelar di Alun-alun Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
Hadir juga Sekretaris Daerah Jawa Barat, Bupati Majalengka Eman Suherman serta Wakil Bupati Majalengka Dena M. Ramdhan dan beberapa pihak yang relevan.
Ara, julukan akrab bagi Maruarar, menggarisbawahi bahwa pemerintah seharusnya tidak kalah dalam pertempuran melawan rentenir yang sering menjebak warga dengan suku bunga tinggi.
” Perlu menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan suku bunga yang lebih rendah. Bukankah negara seharusnya tidak kalah dari rentenir? Negara perlu hadir guna melindungi rakyat,” tegas Maruarar.
Dia menekankan kebutuhan akan menyediakan layanan permodalan yang terjangkau supaya masyarakat tidak lagi tergoda oleh “Bank Emok”– sebutan setempat untuk praktek peminjaman unlawful dengan suku bunga tinggi.
Program ini dirancang oleh Kementerian PKP bersama-sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, serta Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesempatan memiliki hunian pertama, khususnya bagi mereka yang beraktivitas dalam bidang tidak official seperti kolektor barang bekas, pekerja pabrik, serta master di sekolah swasta.
Maruarar juga menggarisbawahi kepentingan percepatan dalam penyaluran dana bantuan.
” Di masa mendatang, PMN akan mempercepat proses pencairan dana pinjaman hingga dua hari lebih cepat dengan suku bunga sebesar 1,5% per bulan. Financial institution BJB word play here tengah menyusun program yang sama,” ucapnya.
Proyek ini merupakan pilihan untuk orang-orang yang dulunya tersandera tingkat suku bunga rentenir mencapai 30 persen setiap bulannya.
Menurut dia, langkah tersebut sesuai dengan schedule Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan membangun tiga juta system hunian bagi warga negara, terlebih lagi untuk kelompok pendapatan rendah (KPR).
” Kami berharap warga tidak lagi terjerumus ke pinjaman rentenir dan dapat mempunyai tempat tinggal sendiri, sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih baik,” tutup Maruarar.