Penunjangan Plt Ketua Golkar Sukabumi Dikritik Sebagai Tidak Sah Secara Hukum dan Administrasi

jabar.

, SUKABUMI – Keputusan pemberhentian Marwan Hamami sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2020– 2025 dinilai kontroversial.

Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Aris Rindiansyah, menyebut proses tersebut cacat secara hukum dan administrasi.

Menurut Aris, dasar pemberhentian yang mengacu pada keputusan Dewan Etik Golkar bertentangan dengan aturan interior partai sebagaimana tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

” Dalam ART Pasal 34 Ayat 1 Huruf b, dijelaskan bahwa tugas Dewan Etik hanya sebatas memberikan saran dan rekomendasi terkait pelanggaran etika oleh kader, bukan mengambil keputusan untuk memberhentikan pimpinan partai,” kata Aris dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Aris menilai keputusan yang diambil oleh Dewan Etik tidak memiliki kekuatan hukum karena keluar dari kewenangannya.

Ia menegaskan bahwa setiap keputusan hukum yang tidak berdasarkan aturan yang sah bisa dibatalkan secara hukum.

” Jika dasar hukumnya salah, maka keputusannya otomatis tidak sah. Artinya, keputusan pemberhentian Marwan Hamami bisa dikategorikan batal demi hukum,” ujarnya.

Aris juga menyoroti proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sukabumi, yang hingga kini belum didukung oleh dokumen resmi dari DPP Partai Golkar.

” Sampai saat ini belum ada bukti persetujuan resmi dari DPP terkait penunjangan Plt tersebut. Menurut protokol yang berlaku, surat pengangkatan harusnya dapat diumumkan ke masyarakat,” tandasnya.

Aris ingin DPP Partai Golkar, terutama Ketua Umum, mengambil keputusan kuat supaya semua device dalam partai menjalankan fungsinya sesuai dengan AD/ART serta peraturan yang ada.

” Kami tidak berharap Dewan Etik menjadi senjata untuk keuntungan sekelompok orang tertentu. Terlebih lagi hal ini terjadi menjelang musyawarah daerah, dimana atmosfer politik tengah memanas,” ungkapnya.

( mcr27/jpnn).